-->MUARA ENIM, Tipikorinvestigasi.id – Lebih dari 2.000 massa yang terdiri dari masyarakat, gabungan enam organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta perwakilan koperasi lokal Kabupaten Muara Enim menggelar aksi demonstrasi damai di Lapangan Merdeka Muara Enim, Senin (9/11/2026).
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan dan tertib tersebut dipimpin langsung oleh Penanggung Jawab Aksi, Juniardi alias Keyjon. Dari atas mobil komando, ia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Enam organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam aksi tersebut yakni GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, dan GARDA PRABOWO. Aksi juga mendapat dukungan dari sejumlah koperasi masyarakat lokal.
Massa menyuarakan tuntutan agar perusahaan pertambangan memberikan ruang kemitraan kepada koperasi masyarakat setempat. Mereka menilai masyarakat lokal perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu potensi utama Kabupaten Muara Enim.
Dalam orasinya, Juniardi alias Keyjon menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk pengawalan terhadap surat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muara Enim Nomor: 200.1.3/1549/BKBP-2/V/2026 tertanggal 6 November 2026, perihal Permohonan Pelibatan Koperasi dalam Kemitraan Pertambangan.
Surat tersebut ditandatangani bersama oleh lima unsur pimpinan daerah, yaitu:
Plt. Bupati Muara Enim, H. Sumarni, M.Si.
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto, S.Pd.
Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H.
Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H.
Dandim 0404/Muara Enim, Letkol Kav. Sahid Winagiri, S.Hub.Int., M.M.
“Kami ribuan orang dari masyarakat dan enam lintas Ormas datang ke Lapangan Merdeka hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami datang untuk mengawal surat Forkopimda yang sudah ditandatangani Bupati, DPRD, Kajari, Kapolres, dan Dandim pada 6 November kemarin. Suratnya sudah ada, sekarang tinggal bagaimana perusahaan melaksanakannya,” tegas Juniardi dari atas mobil komando.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah landasan hukum yang menurut mereka menjadi dasar pentingnya pelibatan koperasi masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan.
Empat regulasi yang menjadi perhatian dalam tuntutan tersebut meliputi:
Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, yang menjadi salah satu landasan pengaturan pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan kepada koperasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2025, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025, khususnya Pasal 31, yang menjadi rujukan tuntutan mengenai peluang kemitraan koperasi dengan pemegang izin usaha pertambangan.
“Aturannya sudah ada. Kami ingin koperasi masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan pertambangan. Karena itu, kami meminta adanya kejelasan dan jawaban tertulis dari perusahaan terkait tuntutan ini,” ujar Keyjon.
Mengacu pada surat Forkopimda yang menjadi dasar pengawalan aksi, massa menyampaikan empat bentuk kerja sama yang diharapkan dapat direalisasikan oleh perusahaan pemegang IUP bersama koperasi masyarakat lokal, yaitu:
Kegiatan penambangan dan/atau pengangkutan hasil tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jasa penunjang kegiatan pertambangan.
Pekerjaan lain yang dapat diserahkan kepada mitra kerja sama.
Pembinaan dan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi.
Perwakilan koperasi yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa koperasi masyarakat lokal siap menjalankan kemitraan secara profesional dengan tetap mematuhi ketentuan hukum, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Koperasi kami siap bekerja secara profesional, taat hukum, menjaga keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kami siap menjalankan kegiatan di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan selaku pemegang IUP sesuai standar operasional yang berlaku. Kami tidak meminta sesuatu secara cuma-cuma, tetapi meminta kesempatan untuk dilibatkan,” ungkap salah seorang perwakilan koperasi.
Setelah menyampaikan aspirasi dan orasi di Lapangan Merdeka, perwakilan massa yang dipimpin Juniardi alias Keyjon kemudian diterima untuk melakukan audiensi di gedung pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat, enam Ormas, serta koperasi menyampaikan secara langsung aspirasi dan tuntutan mengenai pelibatan koperasi lokal dalam kemitraan usaha pertambangan kepada pihak pemerintah dan pihak terkait.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog. Sementara itu, massa aksi lainnya tetap berada di sekitar Lapangan Merdeka dengan tertib sembari menunggu hasil pembahasan audiensi.
Juniardi berharap tuntutan yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh perhatian serius dari pemerintah maupun perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Muara Enim.
Menurutnya, keterlibatan koperasi lokal dalam kegiatan ekonomi pertambangan diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan kemitraan antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya.
“Kami berharap perusahaan berkenan memberikan kesempatan kepada koperasi masyarakat lokal untuk bermitra. Dengan demikian, hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat terbangun, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Muara Enim,” tutup Juniardi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan pemegang IUP yang menjadi sasaran tuntutan belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi kemitraan koperasi tersebut.
Redaksi Tipikorinvestigasi.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(EL)
