Muara Enim, Tipikorinvestigasi.id – Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Tebing Abang, Kecamatan Semende Darat Tengah, tahun anggaran 2024, menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, kondisi jalan yang baru dibangun tersebut sudah mengalami kerusakan parah, memicu dugaan adanya praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
Pantauan di lapangan pada Sabtu, 23 Agustus 2025, menunjukkan bahwa jalan di kawasan Ataran Matang Panjang, Desa Tebing Abang, sudah dipenuhi lubang, batu koral berserakan, dan kerusakan di berbagai titik.
Kondisi ini menimbulkan keluhan dari warga yang sehari-hari memanfaatkan jalan tersebut untuk aktivitas pertanian mereka.
Menurut keterangan warga berinisial JN, kualitas pekerjaan jalan sangat buruk akibat minimnya pengawasan. “Inilah die dik, ame dikde di awasi.
Pekerjaan dusun kamini, same nga tukangan balik ahi, sahini di tukangi, seminggu la rusak pole,” ujarnya dalam dialek setempat, yang berarti pekerjaan ini seperti dikerjakan asal-asalan dan cepat rusak.
Data yang tertera pada prasasti proyek menyebutkan bahwa jalan tersebut memiliki panjang 295 meter, lebar 120 cm, dan ketinggian badan jalan sekitar 15 cm.
Prasasti tersebut mencantumkan tim pelaksana Desa Tebing Abang dan Kepala Desa Umarlin tahun 2024, namun tidak mencantumkan rincian anggaran yang digunakan.
Kepala Desa Tebing Abang, Umarlin, membenarkan adanya kerusakan pada jalan tersebut. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait dugaan adanya penyimpangan dalam proyek ini.
Saat dihubungi melalui pesan singkat, Umarlin tidak memberikan respons terkait pertanyaan mengenai perawatan jalan.
Menanggapi permasalahan ini, Camat Semende Darat Tengah, Zulfikar SAG, MM, menyatakan akan segera mengambil tindakan. “Terima kasih infonya, kami akan memonitor dengan Pak Sekcam untuk menindaklanjuti jalan tersebut,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat.
Kerusakan jalan yang baru dibangun ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Mereka berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam terhadap proyek ini, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan. Masyarakat juga mendesak agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Laporan Zulhazeri
