Prabumulih, Tipikorinvestigasi.id – Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP), yang dipimpin oleh Ketua Romli alias Calik dan Sekretaris Arthur, dan Suandi Koordinator, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Prabumulih pada Rabu, 3 September 2025.
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan mendesak, dengan fokus utama pada transparansi anggaran, keadilan ekonomi, dan etika pejabat publik.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh sekitar 32 orang. Massa aksi membawa megaphone dan spanduk berisi tuntutan-tuntutan yang lebih rinci sebagai berikut:
1. Menjaga Sikap dan Lisan Anggota DPRD: FKPP menuntut agar anggota DPRD Kota Prabumulih senantiasa menjaga sikap dan lisan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap perilaku sebagian pejabat publik yang dinilai kurang etis dan tidak mencerminkan integritas sebagai wakil rakyat.
2. Segera Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor: FKPP mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor.
Tuntutan ini didasari oleh keyakinan bahwa perampasan aset koruptor merupakan salah satu cara efektif untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
3. Transparansi Dana Aspirasi Anggaran DPR, DPRD Kabupaten, dan Kota: FKPP menuntut transparansi dana aspirasi yang dikelola oleh anggota DPR, DPRD Kabupaten, dan Kota.
Tuntutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana aspirasi digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4. Pengurangan Anggaran DPRD dan Transparansi Anggaran: FKPP mendesak agar anggaran DPRD Kota Prabumulih dikurangi dan dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, FKPP juga menuntut transparansi anggaran secara keseluruhan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik secara efektif.
5. Solidaritas Atas Tragedi Kematian Affan (Ojol): FKPP menyampaikan solidaritas dan keprihatinan atas tragedi kematian Affan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi korban kekerasan.
Tuntutan ini merupakan wujud kepedulian FKPP terhadap masalah sosial dan keamanan yang dihadapi oleh masyarakat.
6. Batalkan Kenaikan Pajak yang Dinilai Memberatkan Rakyat: FKPP menolak kenaikan pajak yang dinilai memberatkan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19.
Tuntutan ini merupakan upaya FKPP untuk memperjuangkan keadilan ekonomi dan meringankan beban masyarakat.
Dalam orasinya, Romli alias Calik menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang harus didengar dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
Ia berharap agar aksi ini dapat menjadi pemicu perubahan positif di Kota Prabumulih.
Mediasi dan Pengamanan
Ketua DPRD Kota Prabumulih menerima langsung aspirasi dan tuntutan dari para pengunjuk rasa. Beliau berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPRD provinsi dan pusat untuk ditindaklanjuti.
Pengamanan aksi unjuk rasa ini melibatkan sejumlah aparat keamanan, antara lain:
Dandim 0404/Muara Enim, Kapolres Kota Prabumulih, Pabung Prabumulih, Wakapolres, Danramil 404-02/Prabumulih,100 personil anggota Kodim 0404/Muara Enim, 200 personil anggota Polres Prabumulih, personil Damkar Kota Prabumulih, 38 personil Dishub, 30 personil Pol PP.
Dengan pengamanan yang ketat, aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib dan damai.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Prabumulih.
Lebih dari sekadar menyampaikan aspirasi, FKPP telah menunjukkan komitmennya untuk mengawal proses perubahan, memastikan bahwa setiap tuntutan yang disuarakan benar-benar dipertimbangkan dan diimplementasikan demi kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat membuka diri terhadap dialog konstruktif, menjalin kemitraan yang erat dengan elemen masyarakat sipil, dan bersama-sama menciptakan Prabumulih yang lebih transparan, akuntabel, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Dengan demikian, aksi ini bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi tonggak awal bagi perubahan yang berkelanjutan.
Reporter, Pewarta Sumsel
Penulis Pewarta Sumsel
