Muara Enim, Tipikorinvestigasi.id – Proyek pembangunan TPA Bukit Kancil di Kabupaten Muara Enim kini menjadi sorotan tajam akibat dugaan praktik koruptif dan pengabaian serius terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jum’at (05/12/2025).
Indikasi penyimpangan spesifikasi material secara sepihak membuka potensi tuntutan ganti rugi yang signifikan, bahkan melampaui nilai material, mengarah pada implikasi hukum yang lebih dalam.
Perubahan spesifikasi material tanpa dasar yang sah dalam proyek negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal ini berpotensi menjerat Direktur CV. Hijrah dalam konsekuensi pidana, dengan tanggung jawab pribadi yang tak terhindarkan.
Ironisnya, di tengah dugaan penyimpangan material, aspek K3 justru terabaikan secara mencolok. Investigasi mengungkap fakta bahwa pekerja di lokasi TPA Bukit Kancil tidak dilengkapi APD standar.
Helm, sepatu keselamatan, rompi, dan sabuk pengaman—elemen krusial dalam kontrak dan SOP—seolah diabaikan oleh CV. Hijrah, menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pekerja.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai skandal ini. Publik menanti tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dan memastikan akuntabilitas dalam proyek pembangunan TPA Bukit Kancil.
CATATAN : Redaksi Tipikorinvestigasi.id
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan berita, tulisan atau artikel tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan tulisan atau artikel yang berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
