Sumsel,Tipikorinvestigasi.id – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (DPD AIPI) Sumatera Selatan menyampaikan catatan akhir tahun 2025 yang menyoroti sejumlah isu publik krusial di provinsi tersebut.
AIPI Sumsel menilai arah pembangunan masih bertumpu pada sektor ekstraktif dan proyek fisik berskala besar, yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
AIPI Sumsel menyoroti persoalan struktural yang belum terselesaikan dalam pembangunan Sumsel. Ketergantungan pada komoditas primer seperti batubara dan perkebunan skala luas memang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Salah satu catatan kritis adalah frekuensi bencana alam yang mengkhawatirkan, termasuk banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan tanah longsor.
Data BPBD Sumsel menunjukkan 220 kejadian bencana hingga Oktober 2025. Selain itu, ratusan kasus karhutla yang berulang mengindikasikan kelemahan dalam pengendalian risiko bencana dan pengelolaan lahan.
AIPI Sumsel juga menyoroti dampak degradasi lingkungan terhadap bencana hidrometeorologis, yang menjadi peringatan bagi Sumsel. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menempatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumsel dalam zona merah korupsi.
Upaya penegakan hukum yang berhasil menyelamatkan aset negara, namun praktik korupsi tetap masif. Peningkatan kasus penipuan keuangan online dan investasi ilegal juga menjadi perhatian karena merugikan masyarakat.
Selain itu, ketidaksetaraan akses layanan dan rendahnya kualitas infrastruktur publik di berbagai sektor juga menjadi masalah sosial-ekonomi yang perlu diatasi.
AIPI Sumsel menegaskan bahwa Sumsel memasuki fase kritis yang membutuhkan kebijakan berbasis data, reformasi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
AIPI Sumsel merekomendasikan prioritas pada penanggulangan bencana dan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, reformasi birokrasi dan integritas pemerintahan, perlindungan konsumen dalam ekonomi digital, pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, serta penguatan partisipasi publik dan literasi politik.
AIPI Sumsel berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan rekomendasi demi tercapainya Sumsel yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.
AIPI Sumsel mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih baik di masa depan.
