PRABUMULIH, Tipikorinvestigasi.id – Ketua Watch Relation of Corruption (WRC) Unit Prabumulih, Pebrianto, menilai wacana Pemerintah Kota Prabumulih terkait penertiban estetika kota serta penataan perizinan perusahaan internet guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebatas isapan jempol belaka. Selasa (07/04/2026).
Menurut Pebrianto, hal tersebut terlihat dari tidak adanya tindak lanjut nyata sejak dilaksanakannya rapat pembahasan beberapa waktu lalu. Hingga kini, progres yang diharapkan belum juga tampak di lapangan.
“Sejak rapat digelar sampai sekarang belum ada langkah konkret. Ini menimbulkan kesan bahwa wacana tersebut hanya sebatas rencana tanpa realisasi,” ujar Pebrianto saat dimintai keterangan.
Ia menegaskan, penertiban estetika kota sangat penting, terutama terkait pemasangan kabel dan infrastruktur jaringan internet yang dinilai semrawut di sejumlah titik di Kota Prabumulih.
Selain berdampak pada keindahan kota, kata dia, penataan tersebut juga berpotensi meningkatkan PAD apabila seluruh perusahaan penyedia jasa internet tertib dalam mengurus perizinan.
Sementara itu, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih melalui Mart Rudianto mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih minim perusahaan yang mengurus perizinan secara resmi.
Dari total 13 penyedia jasa internet yang beroperasi di Kota Prabumulih, baru satu perusahaan yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) Kota Prabumulih.
“Kami mencatat baru satu yang mendaftar melalui OSS. Ini tentu menjadi perhatian serius karena seharusnya seluruh penyedia jasa wajib memenuhi ketentuan perizinan,” jelas Mart Rudianto.
Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan serta kurang tegasnya implementasi kebijakan dari pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha di sektor tersebut.
Pebrianto pun berharap Pemerintah Kota Prabumulih segera mengambil langkah tegas dan nyata agar penertiban estetika kota dan optimalisasi PAD tidak hanya menjadi wacana semata.
“Harus ada aksi nyata. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar rencana tanpa melihat hasil di lapangan,” tegasnya.
