Mataram, Tipikorinvestigasi.id – Gonjang-ganjing kasus dana siluman DPRD NTB memasuki babak baru. Di tengah jeratan hukum yang mulai menelan para anggota dewan, sorotan publik kini mengarah langsung kepada Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Sebagai pemegang kendali tertinggi dalam proses penganggaran, Isvie tak bisa lagi berdiri di balik tameng “tidak mengetahui”.
Keluar-masuknya anggaran tanpa proses resmi, yang kemudian berubah menjadi skandal terburuk dalam sejarah legislatif NTB, adalah bukti kegagalan pengawasan yang terjadi tepat di bawah kepemimpinannya. Dan publik tidak lagi melihat ini sebagai kelalaian biasa melainkan sebagai kelengahan yang membuka ruang bagi praktik kotor yang merugikan rakyat.
Seorang aktivis anti korupsi NTB yang tidak bersedia disebut namanya berbicara keras kepada media ini.
“Jangan berhenti di penerima. Pemberi dana siluman juga harus ditangkap. Semua yang terlibat, baik dari kontraktor, eksekutif, maupun pimpinan DPRD, harus diproses. Tidak ada alasan Ketua DPRD untuk diam. Kalau merasa gagal mengawasi, ya mundur,” tegasnya.
Menurutnya, kasus ini tidak hanya soal nominal dana, tetapi tentang kehancuran moral lembaga parlemen. “Ketua DPRD bukan simbol. Dia adalah penanggung jawab utama. Kalau tidak ada pengawasan, itu berarti memang dibiarkan. Sekarang Kejati jangan setengah hati, usut sampai ke akar, siapa pun dalangnya,” ujarnya lagi.
Di tengah menguatnya tuntutan publik, posisi Baiq Isvie Rupaeda semakin terpojok. Kejati NTB telah mulai membuka ruang penyidikan lebih luas, sementara berbagai sumber menyebutkan bahwa daftar calon tersangka berikutnya bisa melebar, termasuk pemberi dana dan sejumlah pihak yang selama ini beroperasi di balik layar.
Kondisi ini membuat tekanan terhadap Isvie untuk mundur demi menjaga martabat institusi semakin tidak terbantahkan. Bertahan di jabatan hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan terhadap DPRD NTB, yang kini sudah terlanjur dipandang sebagai sarang perampok uang rakyat.
Dalam situasi seperti sekarang, publik tidak hanya menunggu proses hukum. Mereka menunggu keberanian moral dari politisi senior partai Golkar NTB ini. Dan keberanian itu dimulai dari satu langkah:
Baiq Isvie Rupaeda mundur dari jabatan Ketua DPRD NTB sebagai bentuk tanggung jawab politik. (Ghost)
