NTB – Tipikorinvestigasi.id
Mataram, – 27 NOV 2025
Skandal pokir siluman yang mengguncang DPRD NTB terus menyeret nama Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kekacauan anggaran yang mencoreng lembaga legislatif tersebut. Sebagai pimpinan tertinggi yang mengendalikan jalannya pembahasan, persetujuan, hingga pengawasan anggaran, Isvie tak lagi bisa berlindung di balik alasan teknis atau kelalaian staf bahkan jurus pamungkas “tidak tahu”.
Dalam struktur politik anggaran, Ketua DPRD adalah figur sentral. Setiap alur, dinamika pembahasan, hingga keputusan akhir tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pucuk pimpinan. Karena itu, munculnya pos anggaran tidak sah, yang kemudian dikenal sebagai pokir siluman, mengarah langsung kepada satu pertanyaan mendasar: bagaimana mekanisme liar ini bisa meloloskan diri di bawah pengawasan seorang Ketua DPRD?
Pengembalian dana oleh sejumlah anggota DPRD yang kini dilakukan di hadapan penyidik justru memperkuat indikasi bahwa praktik penyimpangan telah berlangsung sistematis. Dan sebagai pimpinan lembaga, Isvie berada pada posisi paling strategis, sekaligus paling bertanggung jawab, untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang berubah menjadi budaya.
Pengamat hukum dan aktivis dari berbagai daerah di NTB menilai bahwa pucuk pimpinan DPRD tidak bisa sekadar diam sambil menonton proses hukum bergulir. Tanggung jawab politik menuntut sikap tegas: memberikan klarifikasi terbuka, mendukung penuh proses penegakan hukum, dan bila diperlukan mengambil langkah mundur demi menjaga wibawa lembaga.
Publik menilai, jika Ketua DPRD tidak mampu mengawal integritas penganggaran, maka kerusakan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan kepemimpinan. Dan kegagalan itu kini ditanggung oleh nama Baiq Isvie Rupaeda sebagai figur yang memegang komando.
Di tengah penyidikan Kejati NTB yang masih berkembang dan kabar bahwa daftar tersangka berpotensi bertambah, sorotan kepada Isvie semakin tajam. Masyarakat menuntut akuntabilitas, bukan pengelakan. Sebab dalam skandal sebesar ini, ketua lembaga tidak mungkin berdiri sebagai penonton.
Hari ini publik NTB bertanya hal yang sama:
Apakah Isvie Rupaeda akan bertanggung jawab? Atau justru membiarkan lembaga yang dipimpinnya tenggelam dalam skandal yang lahir di masanya? (Ghost)
