Artikel oleh Deni Wijaya
Di jantung Sumatera Selatan, terbentang sebuah kota yang menyimpan kisah panjang tentang perjuangan, harapan, dan transformasi. Prabumulih, namanya, bukan sekadar titik di peta, melainkan cermin semangat masyarakat yang tak pernah lelah bermimpi.
Dari hamparan desa yang sederhana, Prabumulih menjelma menjadi kota yang gemilang, menorehkan sejarahnya sendiri dalam tinta emas pembangunan. Mari kita telusuri jejak langkah kota ini, dari awal yang penuh tantangan hingga puncak kejayaan yang membanggakan.
Evolusi Menuju Kota Administratif
Sebagai langkah awal menuju otonomi, Prabumulih ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif. Pada masa ini, wilayah Prabumulih terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Prabumulih Timur. Peningkatan status ini memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah, meskipun masih berada di bawah supervisi Kabupaten Muara Enim.
Pembentukan Kecamatan Baru dan Pemekaran Wilayah
Pada tanggal 27 April 2001, terjadi pemekaran wilayah dengan pembentukan dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Cambai dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
Penambahan kecamatan ini semakin memperkuat posisi Prabumulih sebagai pusat pertumbuhan regional. Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang semakin berkembang.
Penetapan sebagai Pemerintah Kota Prabumulih
Momentum penting dalam sejarah Prabumulih terjadi pada tanggal 21 Juni 2001, ketika statusnya ditingkatkan menjadi pemerintah kota Prabumulih. Penetapan ini merupakan pengakuan atas potensi dan kemajuan yang telah dicapai oleh wilayah ini. Secara resmi, status ini diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta, menandai babak baru dalam sejarah Prabumulih sebagai daerah otonom.
Transisi dan Pembentukan Perangkat Pemerintahan
Setelah resmi menjadi kota otonom, Prabumulih memasuki masa transisi yang krusial. Pada tanggal 12 November 2001, Gubernur Sumatera Selatan melantik Drs. Sudji Adi, MM, sebagai pejabat wali kota Prabumulih. Tugas utama beliau adalah membentuk perangkat pemerintah kota dan lembaga legislatif, yaitu DPRD Kota Prabumulih. Proses ini melibatkan pembentukan dinas-dinas, badan-badan, dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan.
Pemekaran Desa dan Penataan Wilayah
Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dengan membentuk lima desa baru yang berasal dari pemekaran Desa Bindu dan Desa Rambang Senuling. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal.
Rachman Djalili: Wali Kota Pertama Prabumulih
Puncak dari perjalanan Prabumulih menuju otonomi penuh adalah pemilihan wali kota pertama. Rachman Djalili terpilih sebagai wali kota Prabumulih pertama dan dilantik pada tanggal 13 Mei 2003. Bersama wakilnya, Yuri Gagarin, SH. MM, Rachman Djalili memimpin Prabumulih dalam era baru sebagai kota otonom. Pemilihan ini menandai tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Kini, Prabumulih berdiri tegak sebagai kota yang modern, berbudaya, dan berdaya saing. Kisah perjalanannya adalah inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan semangat persatuan, kerja keras, dan keyakinan yang kuat, impian sebesar apa pun dapat diwujudkan.
Prabumulih bukan hanya kota untuk ditinggali, tetapi juga rumah bagi harapan, tempat di mana setiap warganya dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Teruslah bersinar, Prabumulih.
Catatan Penulis:
Jika ada nama tempat dan kejadian yang belum tertulis atau tidak tepat, penulis mengharapkan dukungan koreksi demi menjaga sejarah dan budaya.
Salam,
Deni Wijaya
Pewarta Sumsel
