PAGARALAM, Tipikorinvestigasi.id – Tidak ada bentuk bantahan atau klarifikasi apapun dari pihak BBWSS VIII maupun Kementerian PUPR terkait tuduhan kerugian negara ratusan milyaran rupiah dalam pembangunan Bendung dan Daerah Irigasi (DI) Lematang Kota Pagaralam yang diberi label Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kondisi ini dianggap sebagai pengakuan diam atas masalah yang melilit proyek yang seharusnya menjadi harapan masyarakat.
Proyek yang digarap tahun 2021 dibagi menjadi dua fase dengan nilai kontrak fantastis. Paket pertama mencapai Rp306 milyar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp358 milyar, sedangkan fase kedua nilai kontraknya Rp214 milyar dari HPS Rp241 milyar.
Total dana APBN yang dikeluarkan mencapai ratusan milyaran rupiah untuk proyek yang ditargetkan mengairi 3.000 hektare lahan persawahan, dengan pembangunan saluran induk 10 kilometer, saluran sekunder 30 kilometer yang akan mensuplay air ke lima saluran tersier yaitu Plang Kenidai, Jokoh, Selebang, Sekapiya, dan Tepus di wilayah Kota Pagaralam.
Tak hanya itu, proyek ini juga direncanakan membangun jalan akses 2,6 kilometer, saluran kantong lumpur 166 meter, serta jembatan penyeberangan. Namun, semua target tersebut kini hanya tinggal omong kosong belaka.
Demikian ucap Ir. Feri Kurniawan, pegiat anti korupsi Sumsel sekaligus Deputy Komite Nasional Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) dengan nada penuh kemarahan. Menurutnya, proyek yang semestinya membawa manfaat besar bagi masyarakat justru berubah menjadi beban berat yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa hasil yang nyata.
“Bagaimana penyusunan Daftar Evaluasi Detail (DED), tinjauan lapangan, Studi Kelayakan (FS) dan perencanaan bendungan serta DI dengan kondisi topografi dan elevasi persawahan yang sangat variatif, ditambah hambatan kondisi alam yang jelas ada namun tidak ada satu informasi pun yang jelas untuk masyarakat!” ucap Feri sambil tertawa lepas yang penuh kemarahan.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam penyusunan rencana anggaran sama sekali tidak ada.
“Apakah anggaran tersebut hanya untuk pembangunan bendung dan DI, atau dicampur aduk dengan biaya ganti rugi lahan semua serba tertutup karena dilabeli PSN!” teriak Feri sambil menggeleng-geleng kepala dengan penuh rasa tidak percaya.
Feri menyoroti bahwa adanya pendampingan Asisten Pengawasan Hukum (APH), Auditor Nasional, hingga pengawasan dari badan keamanan nasional justru menjadikan proyek ini seolah berada di atas hukum.
“Semua itu bukan untuk menjaga agar proyek berjalan sesuai aturan, melainkan malah menjadi dalih pembelaan setiap kali ada pertanyaan dari masyarakat atau pihak anti korupsi!” tegasnya dengan nada yang semakin tinggi.
Menurutnya, perlakuan terhadap masyarakat lokal Melayu Suku Basemah sangat memprihatinkan. “Padahal masyarakat ini memiliki tokoh kaliber nasional seperti Mantan Kabareskrim Susno Duaji namun mereka dianggap hanya penonton yang diam, bodoh, dan tidak punya kapasitas untuk mengawasi proyek yang menggunakan uang rakyatnya sendiri.
Feri menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan aktivis anti korupsi tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini.
“Kita tidak akan menyia-nyiakan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
Saya dan rekan-rekan aktivis akan melakukan penyelidikan secara mendalam dan usut tuntas setiap aspek dari proyek ini mulai dari tahap perencanaan, penetapan kontrak, hingga pelaksanaan lapangan.
Tidak ada satu pun pihak yang akan terlewat, termasuk mereka yang bersembunyi di balik label PSN untuk menyembunyikan berbagai ketidakjelasan,” pungkasnya dengan nada tegas dan penuh komitmen.
Kritik keras ini menjadi bukti bahwa proyek dengan label PSN tidak boleh menjadi tempat untuk menyembunyikan berbagai ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Masyarakat berhak mengetahui setiap rincian penggunaan dana APBN dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang seharusnya diperoleh. (Budi Rizkiyanto).
