-->Muara Enim, Tipikorinvestigasi.id – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh LSM Gempita dan Aliansi LSM Sumsel pada awal Januari 2026 semakin memanas dengan terungkapnya 23 data proyek bermasalah di Kabupaten Muara Enim.
Budi Rizkiyanto, perwakilan LSM Gempita, menegaskan bahwa viralnya pemberitaan terkait proyek-proyek tersebut disebabkan karena pihak terkait di Kabupaten Muara Enim terkesan melakukan pembiaran. Selasa (30/12/2025).
Tim investigasinya telah mengumpulkan data-data tersebut, yang diduga melibatkan beberapa dinas, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Beberapa proyek yang menjadi perhatian utama dalam aksi ini antara lain:
“Pembangunan Siring di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, Desa Kepur: Proyek senilai Rp 398.669.146,- yang didanai dari APBD Kabupaten Muara Enim TA 2025 ini diduga bermasalah karena dinding siring retak dan ditambal sebelum selesai.
“Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kecamatan Muara Enim: Proyek senilai Rp 3,23 miliar yang didanai dari APBD Kabupaten Muara Enim TA 2025 ini menuai kritikan karena kualitas pekerjaan yang buruk dan pengawasan yang lemah.
“Insiden Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Gelumbang: Insiden ini juga menjadi perhatian karena diduga terkait dengan proyek-proyek bermasalah yang tidak diawasi dengan baik.
LSM Gempita dan Aliansi LSM Sumsel menduga bahwa kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pihak terkait telah menyebabkan proyek-proyek tersebut menjadi bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Aksi unjuk rasa ini akan menjadi momentum untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pembiaran proyek bermasalah di Kabupaten Muara Enim.
Dengan terungkapnya 23 data proyek bermasalah ini, diharapkan perhatian publik dan aparat penegak hukum semakin meningkat, sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Muara Enim.
