Muara Enim, Tipikorinvestigasi.id – Proyek pelebaran jalan Prabumulih-Marga Mulya senilai Rp 4,9 miliar yang didanai dari APBD-P Kabupaten Muara Enim tahun 2025 memicu sorotan tajam. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. PEMECUTAN ini diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
Namun, isu ini berkembang lebih jauh. Informasi yang dihimpun di lapangan mengindikasikan bahwa CV. PEMECUTAN hanyalah satu dari sekian banyak perusahaan yang dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial AL. Sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa AL memiliki sejumlah CV lain yang kerap memenangkan proyek-proyek infrastruktur bernilai fantastis di berbagai wilayah di Kabupaten Muara Enim.
“Hampir di setiap wilayah, proyek bernilai fantastis dikuasai oleh pemilik CV ini,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. “Tim investigasi kami sedang mengumpulkan data di lapangan untuk membuktikan dugaan ini.”
Yang lebih menarik, AL juga disebut-sebut memiliki batching plant sendiri, yang semakin memperkuat posisinya dalam persaingan proyek infrastruktur. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam tender proyek-proyek pemerintah.
Menanggapi isu ini, sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat pembangunan mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan investigasi mendalam. Mereka meminta agar seluruh proyek yang dikerjakan oleh CV. PEMECUTAN dan perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi dengan AL diperiksa secara seksama.
“Kami meminta pemerintah dan dinas terkait untuk lebih ketat dalam mengawasi proyek-proyek ini,” tegas seorang pengamat pembangunan. “Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia karena pekerjaan yang tidak berkualitas dan praktik monopoli yang merugikan.”
DPRD Kabupaten Muara Enim juga diharapkan untuk turut serta mengawasi dan mengevaluasi proses tender proyek-proyek infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan harus menjadi prioritas utama.
Pihak CV. PEMECUTAN maupun AL belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini. Awak media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Masyarakat menantikan tindakan nyata dari pemerintah untuk membongkar dugaan praktik monopoli dan memastikan proyek-proyek pembangunan dikerjakan secara profesional dan berkualitas.
Seruan:
“Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan aparat penegak hukum diminta untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan monopoli proyek infrastruktur oleh CV. PEMECUTAN dan perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi dengan AL.
“DPRD Kabupaten Muara Enim diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses tender proyek-proyek infrastruktur dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
“Masyarakat diminta untuk terus mengawasi dan memberikan informasi terkait dugaan praktik korupsi dan monopoli dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
