NTB – Tipikorisvestigasi.id
Lombok Timur – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 4.320 unit Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur kembali memasuki babak penting. Mantan Bupati Lombok Timur, MSA dipanggil Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk memberikan keterangan lanjutan terkait alur proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 9,27 miliar.
Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (19/11) sebagai rangkaian pendalaman terhadap keputusan, komunikasi, dan mekanisme pengadaan yang berlangsung saat MSA masih menjabat. Jaksa memastikan pemanggilan ini untuk mengurai peran setiap pihak dalam proses yang disebut sarat rekayasa sejak tahap perencanaan.
Kepala Kejari Lombok Timur menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap MSA masih dalam kapasitas saksi, namun tidak menutup kemungkinan status hukum dapat berubah mengikuti perkembangan alat bukti. “Kami mengumpulkan seluruh simpul yang mengarah pada dugaan penyimpangan. Semua yang mengetahui, memerintahkan, atau terlibat wajib kami dengar keterangannya,” ujarnya.
Selain MSA Kejari telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, termasuk dua pejabat perusahaan penyedia, masing-masing Direktur PT Temprina Media Grafika dan PT Dinamika Indo Media. Jaksa menduga terjadi pemufakatan jahat dalam proses tender dan penunjukan penyedia melalui e-katalog, sehingga hanya segelintir pihak yang diuntungkan.
Penyidik juga menelusuri aliran dana sebesar Rp 2,2 miliar yang mengalir ke sedikitnya 14 rekening berbeda, termasuk rekening yang diduga terkait oknum ASN dan pihak luar pemerintahan. Pola transaksi yang menyebar ini memperkuat dugaan bahwa proyek Chromebook bukan sekadar salah kelola, melainkan skema terorganisir untuk mengalihkan dana anggaran.
Sejumlah aktivis masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi di Lombok Timur mendesak agar Kejari tidak tebang pilih. Mereka menilai pemeriksaan terhadap mantan bupati adalah langkah penting, namun penegakan hukum harus menyapu bersih seluruh jaringan yang terlibat. “Publik ingin transparansi penuh. Kasus ini terlalu besar untuk berhenti di level operator,” ujar salah seorang aktivis.
Kejaksaan Negeri Lombok Timur memastikan proses penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh rantai pengadaan dapat dibuka seterang mungkin. Semua dokumen, kontrak, komunikasi, dan aliran dana kini berada dalam pengawasan penyidik. Tidak menutup kemungkinan, akan ada pemanggilan pejabat dan mantan pejabat lombok timur lainnya.
Kasus Chromebook ini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di wilayah Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum di daerah. (GL)
