PRABUMULIH, Tipikorinvestigasi.id – Di tengah tantangan kekeringan dan risiko kebakaran hutan serta lahan (Karhutla yang melanda, muncul sorotan luas di media sosial dan daring terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Prabumulih.
Dinamika ini menjadi perhatian serius dari Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Prabumulih. Kamis (03/09/2026).
WRC menilai sorotan masyarakat bukan sekadar kegaduhan maya, melainkan cerminan kebutuhan publik akan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua WRC PAN-RI Prabumulih, Pebrianto, menegaskan persoalan utamanya bukan soal sah atau tidaknya Bimtek, melainkan skala prioritas anggaran di saat warga sedang menghadapi kesulitan.
“Kami tidak menyalahkan kegiatan Bimtek secara mutlak. Namun, masyarakat berhak tahu urgensi, manfaat, dan alokasi biayanya di tengah kondisi darurat. Transparansi kuncinya: berapa anggarannya, tujuannya, penyelenggara, serta hasil dan manfaatnya bagi kinerja lembaga,” ujar Pebrianto.
WRC menekankan fungsi DPRD yang strategis harus didukung akuntabilitas terbuka. Kegiatan yang telah direncanakan sesuai aturan tak perlu ditutup-tutupi, justru harus dijelaskan agar tak menimbulkan spekulasi.
WRC juga mengingatkan agar tak mempertentangkan “Bimtek vs Karhutla”, melainkan fokus memastikan seluruh belanja berdasar perencanaan yang matang dan manfaat nyata.
Di saat kesiapsiagaan air, pemadaman kebakaran, dan pelayanan warga menjadi prioritas utama, WRC berharap DPRD dan Pemda menunjukkan kepekaan. Ketiadaan informasi resmi hanya akan membuat warga mencari jawaban di ruang yang tidak jelas.
“Jangan biarkan media sosial jadi satu-satunya sumber. Buka data, sampaikan fakta,” tegasnya.
Pebrianto menegaskan WRC tidak mengambil kesimpulan sepihak. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan data dan diperiksa pihak berwenang.
WRC akan terus memantau dan memverifikasi; jika temuan menyimpang, akan ditempuh jalur hukum. Sebaliknya, jika sudah sesuai prosedur, buktikan lewat keterbukaan agar persepsi negatif hilang.
“Kami bukan mencari kesalahan lembaga, tapi menuntut pengelolaan uang rakyat yang transparan, tepat sasaran, dan bermanfaat.
Kritik kami pada prinsip akuntabilitas, bukan personal,” jelasnya. WRC juga mengajak masyarakat kritis namun waspada hoaks, serta mendorong media hadirkan informasi berimbang.
“Di tengah kekeringan dan Karhutla, rakyat butuh pemerintah yang hadir, responsif, dan terbuka. Jangan biarkan kegaduhan memimpin, biarkan fakta yang dinilai publik,” pungkas Ketua WRC PAN-RI Prabumulih.
