-->PRABUMULIH, Tipikorinvestigasi.id – Persoalan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih kembali menjadi perhatian publik. Watch Relation of Corruption (WRC) Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Unit Kota Prabumulih secara resmi meminta Inspektorat Daerah Kota Prabumulih membuka informasi terkait perkembangan penyelesaian sejumlah rekomendasi BPK yang hingga kini masih tercatat belum sesuai atau belum selesai.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat permohonan klarifikasi dan informasi tertulis yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kota Prabumulih. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil telaah WRC terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, terdapat sejumlah catatan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan tabel pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 55 dari total 210 rekomendasi periode 2021–2025 masih berstatus belum sesuai atau belum selesai.
Sementara itu, khusus Tahun Anggaran 2025, terdapat 18 dari 51 rekomendasi yang juga belum dinyatakan selesai.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai langkah pengawasan, evaluasi, serta upaya percepatan penyelesaian rekomendasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Pengawasan internal melalui APIP memegang peranan penting. Permohonan klarifikasi yang kami sampaikan bukan untuk mengambil alih kewenangan Inspektorat, melainkan ingin mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelesaian rekomendasi BPK telah dilaksanakan,” ujar Pebrianto, Kamis (12/11/2026).
Selain persoalan rekomendasi yang belum tuntas, WRC juga menyoroti tiga catatan kekurangan penyetoran keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam telaah terhadap LHP BPK Tahun Anggaran 2025.
Ketiga komponen tersebut meliputi:
Belanja Pemeliharaan: Rp277.063.500,00.
Belanja Modal: Rp1.663.069.836,20.
Denda Keterlambatan 10 Paket Pekerjaan: Rp47.414.498,21.
Jika diakumulasikan, ketiga komponen tersebut mencapai Rp1.987.547.834,41 atau hampir Rp2 miliar.
WRC menilai diperlukan penjelasan mengenai status penyetoran, perkembangan tindak lanjut, serta bukti penyelesaian administrasi atas masing-masing catatan tersebut.
Organisasi ini juga menegaskan bahwa angka-angka tersebut merujuk pada hasil telaah dokumen pemeriksaan dan perlu diklarifikasi lebih lanjut, termasuk apabila pihak terkait telah melakukan pengembalian atau penyelesaian tindak lanjut.
Tidak hanya menyangkut angka temuan pemeriksaan, WRC juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut pengawasan terhadap dua persoalan tata kelola pemerintahan daerah.
Pertama, belum adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur metode penghitungan, penetapan tarif air minum, serta subsidi pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Prabujaya.
Kedua, belum tersusunnya rencana dan jadwal penyelesaian ulang utang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Prabumulih melalui mekanisme penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut WRC, kedua persoalan tersebut membutuhkan kejelasan langkah pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial, WRC telah melayangkan surat resmi bernomor 175/WRC-PBM/KL/XI/SUMSEL/2026, tertanggal 11 November 2026.
Melalui surat tersebut, WRC memberikan kesempatan kepada Inspektorat Daerah Kota Prabumulih untuk menyampaikan penjelasan dan jawaban tertulis paling lambat 10 hari kerja.
WRC berharap Inspektorat dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK, status penyelesaian kekurangan penyetoran, serta langkah pengawasan yang telah dilakukan.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengetahui sejauh mana rekomendasi lembaga pemeriksa negara telah ditindaklanjuti.
WRC juga menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Inspektorat Daerah Kota Prabumulih maupun instansi terkait lainnya.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat tetap mengedepankan prinsip objektivitas, akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tidak bersalah.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
