PALEMBANG, Tipikorinvestigasi.id – OTT Muara Enim menjadi pertanyaan publik tentang bagaimana anggota Dewan “KT” bisa mendapatkan jatah fee proyek dengan persentase mendekati 20% dari nilai kontrak sementara KT hanya anggota biasa DPRD Muara Enim.
Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan KT diduga menerima uang sebesar Rp1,6 miliar dari pihak pengusaha untuk “pelicin” imbalan atas pencairan uang muka proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Apa mungkin hanya untuk pelicin pencairan uang muka sampai setor fee commitment hingga 20% ke anggota Dewan sebesar Rp. 1,6 milyar, apa pernyataan ini hanya asumsi sebelum di ungkap secara detail dalam penyidikan.
Sedemikian mudah anggota Dewan biasa yang bukan ketua fraksi atau ketua komisi dan bahkan unsur pimpinan meminta jatah fee 20% dari proyek Rp. 7 milyar untuk kantong pribadinya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muara Enim.
Bagaimana dengan jatah fee pimpinan Dewan, bagaimana jatah fee Kepala Daerah, jatah fee oknum aparat dan jatah fee kementerian serta timses semuanya akan terjawab bila penyidik bekerja maksimal dan profesional.
OTT Muara Enim membuktikan Pilkada busuk akan menghasilkan buah busuk karena gencarnya money politik untuk menang Pilkada yang di bayar dengan fee proyek yang nilainya lebih dari 30% nilai kontrak dan nominalnya mungkin mendekati Rp. 200 milyar sampai Rp. 300 milyar pertahun.
Pembuktian fee 30%+++ sangat mudah tanpa perlu perhitungan auditor BPK atau auditor BPKP bahkan tenaga teknis University juga tidak di perlukan tapi cukup lihat berapa lama masa pakai infrastruktur dan barang untuk kepentingan umum.
Undang – undang jasa konstruksi, undang – undang persaingan usaha, undang – undang perseroan terbatas sudah bisa menjelaskan temuan awal dugaan korupsi tanpa perlu audit tujuan tertentu yang berlama – lama dengan segala dalilnya.
Tapi karena yang punya kewenangan penyidikan adalah institusi APH maka hasil produk laporan masyarakat yang bernilai A1+++ hanya menjadi refrensi yang di abaikan.
