MUARA ENIM, Tipikorinvestigasi.id – Proyek pembangunan sarana dan prasarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan Muara Enim senilai Rp 3,23 miliar yang didanai dari APBD Kabupaten Muara Enim TA 2025 menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Bukit Barisan ini diduga bermasalah karena pelaksanaan pengecoran jalan di lokasi proyek terindikasi tidak sesuai standar. Selain itu, pekerjaan siring di lokasi proyek juga terkesan asal jadi.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya dugaan bahwa proses pengecoran jalan dilakukan tanpa pemadatan yang memadai.
Selain itu, informasi yang beredar di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa batching plant yang digunakan dalam proyek ini tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Kondisi siring yang dibangun juga terlihat kurang rapi dan terkesan dikerjakan dengan terburu-buru.
“Kami sangat kecewa dengan pelaksanaan proyek ini. Seharusnya, proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini dikerjakan dengan profesional dan sesuai standar yang berlaku,” ujar salah seorang warga Kecamatan Muara Enim yang enggan disebutkan namanya, Kamis (25/12/2025).
Warga tersebut menambahkan, jika pengecoran jalan tidak dipadatkan dengan benar dan batching plant yang digunakan tidak standar, serta siring dikerjakan asal jadi, maka proyek ini tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Upaya konfirmasi kepada pengawas lapangan proyek tersebut menemui jalan buntu. Saat hendak dimintai keterangan, pengawas lapangan tersebut justru pergi meninggalkan lokasi proyek tanpa memberikan penjelasan apapun.
Menanggapi keluhan masyarakat dan sikap pengawas lapangan yang menghindar, seorang pemerhati pembangunan di Kabupaten Muara Enim mengatakan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan investigasi mendalam terhadap proyek ini.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kontraktor pelaksana harus diberikan sanksi tegas dan diminta untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang berlaku.
Sikap pengawas lapangan yang menghindar juga patut dipertanyakan.
Jangan sampai proyek yang didanai dari uang rakyat ini dikerjakan asal-asalan,”
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Bukit Barisan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim selaku pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini juga belum memberikan tanggapan resmi.
Masyarakat Muara Enim berharap pemerintah daerah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran pembangunan.
Kualitas infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. DW)
