JAKARTA, Tipikorinvestigasi.id – Jumat (6 Februari 2026) – Bukan hanya menjaga keamanan, Polri kini berdiri bersama petani jagung Indonesia dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Polri menggagas langkah nyata untuk mengawal perjuangan petani dari hulu hingga hilir, dengan harapan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga petani di seluruh pelosok negeri.
Rakor yang digelar di Mabes Polri ini diikuti pula oleh seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
“Bersama-sama kita telah menciptakan sejarah tahun 2025, Indonesia berhasil tidak perlu mengimpor jagung untuk pakan ternak sama sekali.
Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan keberhasilan itu, tapi untuk memastikan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi bagi setiap saudara-saudari kita yang bekerja keras di sawah dan ladang,” ujar Brigjen Langgeng dengan suara penuh semangat.
Di berbagai wilayah, mulai dari Nagreg hingga Ciamis di Jawa Barat, banyak petani yang dulu kesulitan mendapatkan modal untuk membuka lahan atau membeli bibit dan pupuk.
Kini, melalui kerja sama dengan Himbara, Polri menjadi jembatan bagi Poktan jagung untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, menyampaikan komitmen yang hangat.
“Untuk tahun 2026, BRI sendiri telah menyediakan plafond KUR Mikro sebesar Rp 180 triliun khusus untuk bidang pertanian, termasuk untuk saudara-saudara petani jagung. Semoga dana ini bisa menjadi modal awal untuk mengubah nasib mereka.”
“Dulu kita sering terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi ke orang tertentu, sekarang dengan KUR yang difasilitasi Polri, kita bisa mulai menanam dengan tenang dan berharap hasilnya lebih baik,” ujar Pak Suro yang tidak sabar untuk memperluas lahan jagungnya tahun ini.
Tak hanya masalah modal, Polri juga peduli dengan nasib hasil panen petani.
Banyak petani yang dulu terpaksa menjual jagung mereka dengan harga murah karena tidak punya pilihan selain menjual ke tengkulak. Kini, kerja sama dengan Perum Bulog memberikan harapan baru.
Berdasarkan Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, Bulog akan mengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan nasional tahun 2026, dengan harga pembelian Rp 6.400 per kilogram sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dirancang untuk melindungi petani.
“Kita pastikan harga jagung yang diterima petani tidak pernah di bawah standar HPP.
Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kita sudah melihat hasilnya petani bisa menjual jagung mereka dengan harga yang layak, bahkan mencapai Rp 6.400 per kg seperti yang telah disepakati,” jelas Brigjen Langgeng sambil menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani adalah prioritas utama.
Program ini bukan hanya tentang jagung atau ketahanan pangan semata.
Lebih dari itu, ia adalah upaya untuk membangkitkan semangat petani, mengembangkan lahan yang selama ini tidak tergarap, dan membebaskan mereka dari jeratan tengkulak yang selama ini menyiksa.
Dengan pendampingan manajerial yang terarah, diharapkan setiap petani bisa membayar pinjaman tepat waktu dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
“Kita ingin melihat wajah-wajah petani Indonesia tersenyum lebar, karena hasil kerja keras mereka benar-benar dinikmati oleh diri sendiri dan keluarga.
Bersama-sama kita bangun ekosistem pertanian yang kuat, agar generasi mendatang juga bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Brigjen Langgeng dengan harapan yang tinggi.
Melalui kolaborasi yang erat ini, Polri berkomitmen untuk terus berdampingan dengan petani jagung Indonesia, menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung kemakmuran bangsa. (DW).
