BATURAJA, Tipikorinvestigasi.id – Ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Insan Pers, serta South Sumatra Corruption Watch (SCW) menggelar aksi demonstrasi serentak di tiga titik vital Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Senin (3/8/2026). Aksi ini sekaligus membantah kabar yang beredar sebelumnya bahwa unjuk rasa telah dibatalkan.
Tiga lokasi strategis yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi meliputi Kantor Dinas Pendidikan, Rumah Dinas Bupati OKU, dan Gedung DPRD Kabupaten OKU.
Aliansi menuntut transparansi penuh pengelolaan anggaran pendidikan, pencopotan Kepala Dinas Pendidikan, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan yang terjadi.
Aspirasi Mendesak Atas Tata Kelola Pendidikan
Koordinator Aksi, Hendri Marico, menegaskan kehadiran massa bukan sekadar protes simbolis, melainkan respons atas bukti-bukti nyata dugaan salah urus yang merugikan kepentingan pendidikan di Bumi Sebimbing Sekundang.
“Kami datang karena kami peduli. Uang rakyat dipermainkan, dan masyarakat tidak buta terhadap hal ini. Kami menuntut transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi tegas terhadap Kepala Dinas Pendidikan saat ini.
Jika tidak ada langkah nyata, kami akan terus bersuara. Ini adalah amanah konstitusi kami,” tegas Hendri di hadapan petugas dan pejabat terkait.
Sementara itu, perwakilan SCW, Antoni Chaniago, memperingatkan bahwa batas kesabaran publik telah habis.
Pihaknya mengancam akan membawa berkas dugaan pelanggaran ke tingkat nasional jika pemerintah daerah lamban merespons.
“Jika Pemkab dan DPRD masih menutup mata, kami tidak segan membawa berkas lengkap dugaan pelanggaran ini ke Kejaksaan Agung dan Kemendikbudristek di Jakarta. Jangan uji kesabaran kami,” tegas Antoni.
Empat Poin Kritis Skandal Dinas Pendidikan
Dalam pernyataan sikap resminya, Aliansi menyoroti empat isu krusial yang mendesak ditindaklanjuti:
1. Dugaan Jual Beli Jabatan: Adanya indikasi praktik suap dalam pengangkatan Kepala Sekolah yang melanggar peraturan menteri;
2. Anggaran Seragam Gratis Hilang: Pertanyaan serius terkait ratusan juta rupiah anggaran seragam gratis APBD 2025/2026 yang tidak jelas peruntukannya tanpa bukti penerimaan siswa;
3. Kecurangan PPDB: Dugaan adanya “jalur belakang” dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang merampas hak anak secara prosedural;
4. Intervensi Wewenang: Tindakan Dinas Pendidikan yang dinilai mencampuri kewenangan dan otonomi sekolah yang dilindungi undang-undang.
Massa juga mendesak Inspektorat Daerah segera melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk membedah rinci setiap pengeluaran anggaran Dinas Pendidikan.
DPRD Berkomitmen Bentuk Pansus
Merespons tekanan massa, Anggota DPRD OKU Awal Fajri memberikan tanggapan positif dan berjanji menindaklanjuti. Di hadapan demonstran, ia menyatakan siap menginstruksikan pembentukan Panitia Khusus.
“Kami mendengar jeritan kalian. Kami perintahkan Komisi terkait segera membentuk Pansus. Mulai dari kasus seragam gratis, PPDB, hingga pengangkatan kepala sekolah, akan kami bedah satu per satu secara terbuka. Tidak ada yang akan dilindungi,” janji Awal Fajri.
Pernyataan itu disambut sorakan namun tetap disertai peringatan agar DPRD benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan pelindung oknum.
Ultimatum dan Apresiasi Keamanan
Aliansi memberikan tenggat waktu hingga Rabu (5/8/2026). Jika belum ada tindakan konkret berupa pencopotan Kadisdik dan pemanggilan pihak terkait, massa berjanji akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar.
Di sisi lain, Aliansi memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres OKU dan Kodim 0403/OKU yang dinilai menjaga keamanan secara profesional dan humanis. “Terima kasih TNI-Polri, kalian menjaga ketertiban tanpa membungkam kebenaran,” ucap perwakilan aksi.
Kegiatan berakhir dengan tertib dan aman setelah aspirasi tersampaikan serta terjalin dialog awal dengan perwakilan DPRD.
