Oleh Deni Wijaya
Kereta api telah menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan transportasi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.
Sebagai negara kedua di Asia yang memiliki kereta api setelah India, sistem perkeretaapian nusantara tidak hanya berperan sebagai alat transportasi, namun juga menjadi saksi bisu perjalanan zaman kolonial hingga awal kemerdekaan bangsa.
Salah satu jalur yang memiliki makna sejarah mendalam adalah rute Kertapati-Lubuk Linggau, yang menjadi tulang punggung perekonomian dan pemerintahan di wilayah Musi Ulu pada masa lalu.
Pada tanggal 7 Juni 1864, pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Baron Sloet van den Beele memulai pembangunan jalur kereta api pertama di Jawa, yang beroperasi secara resmi pada 10 Agustus 1867 menghubungkan Semarang dan Tanggung.
Perusahaan swasta Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) menjadi pelopor dalam pengembangan sistem ini, sebelum pemerintah membentuk Staatsspoorwegen (SS) sebagai perusahaan kereta api negara.
Di Sumatera Selatan, pembangunan jalur kereta api baru dimulai pada awal abad ke-20. Tahun 1914 menjadi tonggak awal dengan memulai pembangunan dari Stasiun Kertapati, Palembang
yang saat ini menjadi salah satu stasiun utama di Provinsi Sumatera Selatan.
Tujuan utama pembangunan jalur ini adalah untuk mengangkut hasil bumi daerah pedalaman yang melimpah, seperti karet, batu bara, emas, dan kopi, dengan biaya yang lebih murah dan waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan transportasi darat atau sungai.
Setelah melewati tahap persiapan dan survei yang mendalam, pembangunan jalur dari Kertapati diperpanjang secara bertahap:
Tahun 1924 Jalur berhasil mencapai Prabumulih, Muara Enim, dan Lahat
Tahun 1928-1932: Dilakukan pembangunan lanjutan menuju arah Lubuk Linggau
Tahun 1933 Jalur kereta api hingga Lubuk Linggau selesai dan diresmikan secara resmi pada tanggal 1 Juni 1933
Penyelesaian jalur ini membawa perubahan signifikan bagi wilayah Musi Ulu. Lubuk Linggau yang semula hanya sebagai sebuah pemukiman kecil, kemudian menjadi ujung jaringan kereta api Palembang-Lahat-Lubuk Linggau.
Akibatnya, ibu kota Onder Afdeling Musi Ulu dipindahkan dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau pada tahun yang sama.
Pada tahun 1943, dengan penggabungan Onder Afdeling Musi Ulu dan Onder Afdeling Rawas, Lubuk Linggau resmi menjadi ibu kota Kabupaten Musi Rawas.
Selama masa Hindia Belanda, jalur Kertapati-Lubuk Linggau berperan sebagai jalur utama untuk mendukung aktivitas ekonomi kolonial.
Produksi hasil bumi dari daerah pedalaman dapat dengan mudah diangkut ke Pelabuhan Palembang untuk kemudian diekspor ke Belanda dan negara lain.
Selain transportasi barang, jalur ini juga mulai digunakan untuk transportasi penumpang, memudahkan mobilitas penduduk dan pejabat kolonial antar kota.
Pada masa pendudukan Jepang, jalur ini mendapatkan perhatian khusus karena nilai strategisnya. Pada tanggal 17 Februari 1942, pasukan Jepang bahkan menggunakan kereta api dari rute Kertapati untuk masuk ke Lubuk Linggau dan mengambil alih kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda.
Selama masa pendudukan, Jepang mengawasi setiap sektor vital yang terkait dengan jalur kereta api ini, mengubahnya menjadi sarana untuk mendukung kebutuhan perang mereka.
Keberadaan rute Kertapati-Lubuk Linggau bukan hanya cerita tentang pembangunan infrastruktur, melainkan juga tentang bagaimana transportasi dapat mengubah wajah sebuah wilayah.
Dari sebuah daerah terpencil, Lubuk Linggau berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah Hulu Sungai Musi.
Sejarah kereta api ini menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan memiliki dampak yang luas bagi perkembangan masyarakat.
Meskipun awalnya dibangun untuk kepentingan kolonial, namun setelah kemerdekaan, jalur ini terus berkembang dan menjadi bagian dari sistem transportasi nasional yang mendukung kemajuan bangsa Indonesia.
Sumber: Catatan Arsip Sejarah Provinsi Sumatera Selatan, Dokumen Staatsspoorwegen Sumatera, dan Kajian Lapangan di Beberapa Stasiun Sejarah di Rute Kertapati-Lubuk Linggau.
