PRABUMULIH, Tipikorinvestigasi.id – Kekecewaan yang mengendap di hati sebagian warga Kelurahan Sidogede dan Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, akhirnya mengantarkan beberapa perwakilan mereka untuk secara kompak mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih pada Kamis (22/01/2026).
Perjalanan ini bukan tanpa alasan polemik yang muncul pasca pemilihan dan penetapan Ketua RT di kedua kelurahan membuat sebagian warga merasa hak mereka telah terabaikan.
Keraguan dan rasa tidak puas tumbuh setelah proses pemilihan dan penetapan Ketua RT dianggap tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Banyak warga merasa mekanisme yang diterapkan tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak mempedomani Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebagai payung hukum.
Pada titik ini, WRC Unit Kota Prabumulih turut mengambil peran untuk mendampingi perwakilan warga dalam menyampaikan aspirasi.
Sur, salah satu warga Kelurahan Sidogede, menjadi juru bicara yang menyampaikan keluhan dari seluruh warga yang merasa dirugikan dari kedua kelurahan.
Kedatangan mereka disambut baik oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah, S.H, Wakil Ketua Komisi I H. Zainuddin, S.H, Sekertaris Hartono Hamid, S.H, serta seluruh anggota Komisi I yaitu Ahmad Riza Diswan, Ben Heri, S.Si, M.Pd, Purwaka, S.H, M. Rasyid, SAg, dan Hendriansyah, SE. Turut hadir juga pihak terkait seperti M. Fauzan (Kabid Dinas PMD), Jeri Saputra, SE., MM (Camat Prabumulih Utara), Ernawati, SE (Lurah Sidogede), dan Hj. Eka Apriani, S.Pd (Lurah Pasar II).
Suasana di ruang audensi menjadi alot bahkan terasa ketegangan ketika Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, dengan tegas mengungkapkan serangkaian point dugaan kecurangan yang diduga terjadi selama proses penentuan posisi Ketua RT di kedua kelurahan.
Di antara poin-poin yang disampaikan adalah ketidaktransparan yang melanda panitia pemilihan atau tim 9 yang dibentuk khusus untuk menangani proses tersebut.
Lebih menyakitkan hati warga, terdapat kasus di mana suara yang terpilih secara sah oleh panitia justru tidak diakui atau tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari pihak Lurah.
“Bagaimana mungkin hasil suara yang telah kita berikan dengan tulus justru tidak dihargai Ini membuat kita merasa seperti tidak punya hak sama sekali,” ucap Sur dengan nada penuh rasa kecewa.
Menanggapi keluhan yang disampaikan dengan lugas, pihak DPRD yang hadir langsung mengambil inisiatif untuk mencari titik temu penyelesaian.
Setelah melakukan pembahasan yang mendalam, beberapa poin kesepakatan disepakati bersama.
1. Pihak Lurah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keputusan yang telah diambil selama satu bulan ke depan.
2. Jika masih terdapat protes atau keluhan dari warga setelah evaluasi, pihak kelurahan siap untuk menggelar pemilihan kembali Ketua RT secara terbuka, dengan difasilitasi penuh oleh masing-masing kelurahan.
Tanggapan positif dari pihak Lurah untuk mengikuti kesepakatan tersebut cukup mengurangi beban hati warga, sehingga suasana yang tadinya tegang bisa mendingin dan permasalahan mulai menemukan jalan keluar.
Namun, Suandi Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC yang akrab disapa Adi Betung mengingatkan bahwa hasil dari audensi bersama DPRD ini tidak boleh hanya menjadi bentuk ceremonial belaka.
“Kita tidak ingin kesepakatan yang telah kita sepakati ini hanya tinggal di atas kertas. Harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Walikota Prabumulih H. Arlan pastinya tidak akan pernah menginginkan terjadinya kegaduhan terkait pemilihan Ketua RT, apalagi sampai menjadi polemik yang mengganggu keharmonisan di tengah masyarakat.
“Kita percaya pada kepemimpinan Walikota. Semoga apa yang telah kita sepakati bisa menjadi awal dari perbaikan sistem yang lebih baik dan adil bagi semua warga,” pungkas Suandi dengan harapan yang masih terbakar di dalam hatinya. (DW)
