PALI , Tipikorinvestigasi.id – Suasana memanas dan penuh ketegangan menyelimuti halaman Kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin (04/05/2026).
Gelombang unjuk rasa damai yang digelar Aliansi Insan Pers PALI dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, menjadi sorotan tajam atas pernyataan kontroversial Bupati Asgianto yang menyebut bisa “menjahili wartawan dengan menelepon Kapolres dan Kajari”.
Tekanan massa yang besar memaksa jajaran eksekutif bereaksi cepat. Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, akhirnya tampil ke depan memberikan klarifikasi langsung di hadapan ratusan jurnalis.
Dengan nada persuasif, ia berupaya meredam tensi yang kian memanas sekaligus meluruskan maksud dari pernyataan sang kepala daerah.
Iwan Tuaji mengungkapkan, dirinya telah dipanggil oleh Bupati Asgianto sehari sebelum aksi berlangsung untuk membahas hubungan antara pemerintah daerah dan media.
Ia menegaskan, istilah “menjahili” yang digunakan tidak dimaksudkan sebagai bentuk ancaman atau kriminalisasi.
“Ungkapan itu lebih pada konteks koordinasi kewenangan kepala daerah.
Faktanya, selama satu tahun kepemimpinan ini, tidak ada satu pun wartawan yang dikriminalisasi,” ujar Iwan di hadapan massa aksi.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan.
Bagi insan pers PALI, diksi “menjahili” tetap dianggap sangat sensitif dan membuka luka lama terkait praktik pembungkaman kebebasan pers di masa lalu.
Dalam penjelasannya, Iwan Tuaji juga menyoroti derasnya arus kritik media terhadap kepemimpinan mereka. Ia mengakui, pemberitaan yang muncul memiliki dua sisi.
“Di satu sisi, publikasi luas membuat nama PALI dikenal hingga tingkat nasional. Namun di sisi lain, tekanan tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi kepala daerah,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak media untuk mengambil peran lebih konstruktif dan turut mempublikasikan hal-hal positif yang sedang dikerjakan pemerintah.
Wabup juga turut membeberkan kondisi internal pemerintahan yang saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja media. Ia bahkan secara terbuka menggambarkan keterbatasan fasilitas yang ada.
“Kami baru satu tahun lebih menjabat. Banyak keterbatasan, bahkan fasilitas kantor pun belum ideal. Tapi kami terus berupaya mencari dukungan ke pusat dan sektor swasta,” jelasnya.
Meski terbatas, ia menyebut Pemkab PALI telah menggagas sejumlah program strategis, mulai dari reaktivasi bandara hingga optimalisasi sektor migas melalui kerja sama dengan perusahaan besar.
Menutup pernyataannya, Iwan Tuaji mengajak insan pers untuk tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Ia mendorong lahirnya pola kemitraan baru yang lebih kreatif dan mandiri secara ekonomi.
“Saya tidak ingin kita terus berhadapan. Mari berpikir kreatif dan membangun bersama. Kita bisa kembangkan produk media dan kerja sama dengan dunia usaha,” pungkasnya.
Sementara itu, Aliansi wartawan menegaskan, kebebasan pers bukan ruang tawar-menawar, melainkan fondasi demokrasi yang mutlak dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat.
