Belum Ada Jadwal Pelunasan Utang Rp30,1 Miliar RSUD Prabumulih, WRC Desak Polres Percepat Penanganan dan Soroti Dewan Pengawas

oleh
oleh

PRABUMULIH, Tipikorinvestigasi.id – Watch Relation of Corruption (WRC) akan segera melayangkan surat resmi kepada Satreskrim Polres Prabumulih guna mendesak percepatan penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola keuangan BLUD RSUD Kota Prabumulih. Sabtu (01/08/2026).

Langkah ini diambil sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum secara profesional dan transparan.

banner 336x280

Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, tercatat belum tersusunnya rencana maupun jadwal waktu pelunasan atas sisa utang operasional belanja barang dan jasa yang nilainya mencapai Rp30.118.038.941,83.

Perwakilan Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC, Suandi, menegaskan pihaknya tidak menyampaikan laporan baru, melainkan mengawal proses yang sudah berjalan agar tuntas sesuai aturan:

“Kami hadir bukan untuk memulai perkara baru, melainkan memastikan penanganan yang sedang berjalan dilakukan secara sungguh-sungguh.

Temuan belum adanya skema pelunasan utang bernilai puluhan miliar ini patut didalami untuk melihat apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Suandi.

Selain itu, WRC juga menyoroti fungsi pengawasan Dewan Pengawas RSUD. Merujuk Permendagri No.79 Tahun 2018, Dewan Pengawas berkewajiban mengawasi penyelenggaraan BLUD dan memantau pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran.

“Jika benar belum ada perencanaan pelunasan utang, hal ini menjadi catatan serius atas efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan.

Kami meminta pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan turut dimintai keterangan jika dibutuhkan penyidikan,” tambahnya.

Dalam surat yang akan diserahkan, WRC mendorong penyidik untuk.

1. Mendalami dokumen RBA, DPA, serta laporan evaluasi dan pengawasan terkait pengelolaan RSUD;

2. Menelusuri arus kas penerimaan termasuk klaim BPJS, guna memastikan pengelolaan sesuai aturan dan ada tidaknya indikasi perbuatan melawan hukum.

WRC menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum, demi mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta menjamin pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Prabumulih.

banner 336x280

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
Wartawan Asal Provinsi Sumatera Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.