JAKARTA , Tipikorinvestigasi.id – Gelombang protes kembali menggema di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Kali ini, giliran Aliansi Indonesia BPAN DPC Kabupaten Muara Enim yang turun ke jalan pada Rabu, (22/04/2026), menyuarakan kekecewaan mendalam atas lambannya penanganan dugaan korupsi dana hibah KONI Tahun Anggaran 2023.
Massa menilai penanganan kasus ini tidak hanya tertunda, tetapi sudah masuk kategori kegagalan menjaga kepercayaan publik karena terkesan tidak transparan, kehilangan arah, dan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas.
Dalam orasinya, Alkausar mewakili massa menegaskan bahwa meskipun langkah awal seperti penggeledahan dan pengamanan dokumen telah dilakukan, namun hingga saat ini tidak ada kelanjutan yang nyata, terutama dalam hal penetapan tersangka.
“Ini bukan sekadar lambat. Ini sudah masuk kategori kegagalan menjaga kepercayaan publik. Kami bertanya dengan keras: ada apa dengan kasus ini? Mengapa perkara yang sudah terang justru berjalan dalam kegelapan” tegasnya.
Lebih jauh, Alkausar menyoroti makna korupsi yang tidak boleh disempitkan hanya pada kerugian materi semata.
Menurutnya, pengembalian uang tidak akan pernah bisa memulihkan kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur luka.
“Yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi kepercayaan publik. Dan itu tidak bisa dikembalikan dengan angka,” ujarnya.
Massa aksi mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Muara Enim.
Mereka menuntut langkah konkret agar proses hukum berjalan tegas, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
“Kami butuh penegak hukum yang berani, bukan yang tunduk pada tekanan. Kirim aparat terbaikmu ke Muara Enim, yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditakuti,” seru Alkausar.
Ia juga mengingatkan bahwa rakyat tidak membutuhkan simbol kekuasaan semata, melainkan keberanian nyata dalam menegakkan keadilan.
Jika kepercayaan rakyat runtuh, maka krisis keadilan bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan.
“Gerakan ini tidak akan berhenti sampai ada kepastian hukum. Jika tuntutan ini diabaikan, maka aksi akan terus berlanjut dan meluas. Karena ketika hukum melambat, rakyat tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
Sekretaris DPC BPAN Muara Enim, Elvian Hendriadi, S.Pd, dalam kesempatannya menekankan agar pihak berwenang segera menetapkan dan menuntaskan kasus dugaan pidana korupsi KONI Kabupaten Muara Enim.
“Jangan sampai penggeledahan oleh kejaksaan hanya sebatas show atau pencitraan tanpa tindak lanjut yang jelas dan penanganan perkara yang nyata.
Jangan sampai alat penegak hukum dijadikan alat penyandra kekuasaan. Benar katakan benar, salah katakan salah,” tegas Elvian.
Sementara itu, Bendahara DPC BPAN Muara Enim, Azuar Anas, S.Pd, menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri Muara Enim yang dinilai mandek.
Ia memohon agar Presiden Prabowo dan Jaksa Agung bersedia mengambil alih (take over) penanganan kasus KONI ini ke tingkat Kejaksaan Agung.
“Kasus KONI ini sudah menjadi konsumsi publik, namun di mana Kejaksaan Negeri Muara Enim seolah kehilangan taring. Sampai saat ini belum ada penetapan tersangka.
Kami menyampaikan data pengurus dan pihak terkait, jika terbukti bersalah segera tangkap dan proses tanpa pandang bulu, serta lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Muara Enim,” ujar Azuar.
Hal senada disampaikan oleh Zulkarnain Folta, Anggota DPC BPAN Muara Enim. Ia mempertanyakan kenapa kasus serupa di kabupaten lain di Sumatera Selatan sudah ada penetapan tersangka, namun di Bumi Serasan Sekundang justru jalan di tempat.
“Kabupaten lain seperti Lahat, OKU Batu Raja, dan wilayah lainnya sudah menetapkan tersangka. Kenapa di Muara Enim justru hilang tajinya, hilang gaharnya? Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim” tandasnya.
