-->PRABUMULIH, Tipikorinvestigasi.id – Watch Relation of Corruption (WRC) Pengawas Aset Negara RI Unit Kota Prabumulih mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih untuk melakukan penyelidikan dan uji tuntas yang komprehensif terkait penataan anggaran Belanja Jasa Pengacara/Advokat pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 senilai Rp450.000.000,00.
Langkah ini diambil setelah WRC mencermati adanya dugaan ketidaksesuaian dalam mekanisme penunjukan, potensi duplikasi anggaran dengan Tugas Pokok dan Fungsi internal Bagian Hukum, serta skema pembayaran yang diduga membebani keuangan daerah. Pembayaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas keuangan daerah.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa penunjukan tiga orang advokat perorangan melalui SK Wali Kota Nomor 62/KPTS/VII/2025 patut diuji secara transparan di hadapan hukum. Berdasarkan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pembayaran yang dilakukan secara lump sum tanpa Kerangka Acuan Kerja dan analisis beban kerja riil dinilai tidak memenuhi azas tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Kami mengapresiasi langkah administratif yang diklaim oleh Inspektorat Daerah Kota Prabumulih dengan status sesuai rekomendasi. Namun, penyelesaian administratif secara internal tidak boleh serta-merta menghentikan atau menafikan potensi adanya perbuatan melawan hukum,” ujar Pebrianto di Prabumulih.
Sorotan Kritis dan Poin Telaah WRC:
* Aspek Prosedural Hukum: Penunjukan advokat perorangan dinilai perlu dikaji ulang agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa serta regulasi bantuan hukum yang berlaku.
* Proporsionalitas Beban Kerja: Ditemukan adanya variasi beban kerja penanganan perkara di lapangan yang tidak berbanding lurus dengan pemerataan besaran honorarium yang diterima, sehingga hal tersebut diduga membebani keuangan daerah dan memunculkan pertanyaan seputar asas keadilan anggaran.
* Potensi Duplikasi Tugas Pokok dan Fungsi: Fungsi konsultasi dan pertimbangan hukum sejatinya telah tercakup dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi internal Bagian Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2025.
Melalui surat pengaduan resmi yang telah dilayangkan kepada Kejari Prabumulih c.q. Bidang Tindak Pidana Khusus tertanggal 11 November 2026, WRC mendesak aparat penegak hukum untuk:
* Memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih serta para pihak penerima dana.
* Melakukan penyelidikan dan uji tuntas atas kebenaran klaim status sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah.
WRC berkomitmen untuk terus mengawal jalannya supremasi hukum di Kota Prabumulih secara objektif, konstruktif, dan berlandaskan pada data yang akurat.
Sesuai dengan prinsip KEJUJURAN, KODE ETIK JURNALISTIK, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, WRC bersama pihak media membuka ruang hak jawab, koreksi, serta tanggapan seluas-luasnya bagi instansi terkait, Pemkot Prabumulih, Inspektorat Daerah, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis ini untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi secara berimbang demi terciptanya transparansi publik yang objektif.
