MUARA ENIM, Tipikorinvestigasi.id – Dodi, seorang penggiat kontrol sosial dari KPK TIPIKOR Muara Enim, menyoroti sejumlah berita viral terkait dugaan banyaknya proyek bermasalah di Kabupaten Muara Enim.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih bijak dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten.
“Sebagai penggiat kontrol sosial, saya sangat berharap pemerintah lebih bijak dan melakukan evaluasi mendalam terkait pengelolaan dana anggaran yang mengalir di seluruh tingkatan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim,” ujarnya pada Minggu (28/12/2025).
Dodi menambahkan bahwa evaluasi ini krusial untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan mencegah potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Merujuk pada pasal dan undang-undang yang berlaku, Dodi juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memilih kontraktor dan konsultan.
“Pemerintah harus lebih selektif dan transparan dalam setiap proses lelang proyek.
Pastikan kontraktor dan konsultan yang terpilih memiliki kompetensi yang teruji, rekam jejak yang baik, serta integritas yang tidak diragukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dodi mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran sentral dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Undang-undang kontrol sosial memberikan hak kepada masyarakat untuk turut memantau aliran dana negara, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (DW)
