PALEMBANG, Tipikorinvestigasi.id – Duit Pemkot Palembang sebesar Rp. 39,8 milyar raib masuk kantong mafia tanah dan kawan – kawan dengan cara yang sangat sistematis dan terencana sehingga hampir saja tak terdeteksi oleh Aparat Penegak hukum.
Untungnya ada auditor negara di BPKP Perwakilan Sumsel yang mencurigai harga tanah yg sangat Pluktuatif untuk sertifikat atas nama Mukar Suhadi seluas 40.000 M2 namun di ganti rugi dengan harga di bawah NJOP sementara 3 harga pembanding jauh di atas harga setempat.
BPN mematok harga tanah Rp. 3.775.000,- per meter, KJPP mematok harga Rp. 2.955.000,- per meter sementara NJOP menilai harga tanah klas 1 senilai Rp. 1.032.000,- per meter dan akhirnya di beli dengan harga Rp. 995.000,- per meter oleh Pemkot Palembang.
Proses pembuatan sertifikat PTSL dengan luasan 40.000 M2 atas Nama Mukar Suhadi dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya 8 bulan yang diduga dengan memanfaatkan celah proses PTSL juga menjadi kecurigaan auditor negara.
Apalagi proses sertifikasi PTSL tidak perlu melibatkan Lurah atau camat cukup surat keterangan kepemilikan tanah dari saksi perbatansan tanah dan keterangan RT/RW.
Jadilah maka jadilah sporadik tanah yang diduga palsu atau rekayasa genetika dijadikan dasar penerbitan sertifikat No. 4737 tahun 2020 atas Nama Mukar Suhadi seluas 40.000 M2 dengan PINFORMASI harga BPN Kota Palembang Rp. 3.775.000,- per meter.
Dapat di tarik kesimpulan adanya kolaborasi berbagai fihak untuk mensukseskan perampokan uang negara Rp. 39,8 milyar dan bancakan berbagi sesama perampok uang negara.
Namun yang pastinya tanpa peran BPN Kota Palembang memuluskan proses pembuatan sertifikat tanah atas nama Mukar Suhadi dan diamnya Pemkot Palembang terkait status tanah maka perampokan uang negara tidak mungkin berjalan lancar.
_Apresiasi untuk Polda Sumsel dan BPKP Perwakilan Sumsel atas terbongkarnya konspirasi rampok uang negara senilai Rp. 39,8 milyar._
