Muara Enim, Tipikorinvestigasi.id – Pembangunan flyover di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, telah menjadi perbincangan hangat di media sosial, memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat. Di tengah sorotan ini, Kepala Desa Sigam, saat dikonfirmasi pada Kamis (28/08/2025), memilih pendekatan hati-hati dalam memberikan tanggapan terkait proyek yang didanai oleh APBN.
“Ini bukan ranah saya untuk memberikan komentar yang mendalam. Saya percaya, pihak yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis adalah pihak PU (Pekerjaan Umum), karena itu adalah tupoksi mereka,” ujar Kades Sigam kepada awak media dengan tenang. Ia menambahkan,
“Contohnya, mengenai detail desain atau pemilihan material, itu adalah kewenangan pihak kontraktor.
Saya lebih memilih untuk tidak berspekulasi atau memberikan informasi yang tidak akurat, karena hal itu justru bisa memperkeruh suasana dan menimbulkan kesalahpahaman.”
Kades mengakui bahwa telah ada kesepakatan terkait dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan flyover ini, seperti potensi kebisingan atau perubahan arus lalu lintas.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan terkait detail teknis proyek berada di luar wewenangnya.
Terkait isu K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja), ia menyatakan bahwa informasi terkait hal tersebut sebaiknya diperoleh langsung dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, seperti pengawas proyek atau petugas K3.
“Sebagai penutup, saya mengajak seluruh masyarakat Desa Sigam untuk melihat flyover ini bukan hanya sebagai sebuah proyek pembangunan, tetapi sebagai simbol kemajuan dan harapan baru.
Mari kita bersatu, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik untuk memastikan proyek ini sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua.
Bersama, kita bisa membangun Desa Sigam yang lebih maju dan sejahtera!” ujar Kades Sigam dengan nada penuh semangat dan keyakinan.
Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) sekaligus Penggiat Sosial, Fandri Heri Kusuma, menyatakan bahwa meskipun proyek tersebut didanai APBN, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Sigam.
Ia mempertanyakan apakah sosialisasi dan manajemen risiko telah dilakukan secara komprehensif sebelum proyek dimulai.
“Seharusnya ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, karena ini menyangkut wilayah mereka. Kami berharap pihak desa bisa memberikan tanggapan yang lebih detail, meskipun kami memahami keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh kepala desa,” kata Fandri.
